Tanda Tanya ….?.....

Maraknya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat di Provinsi Aceh yang mengkritisi kebijakan Gubernur menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Aceh tidak mempu mengakomodir aspirasi masyarakat Aceh.

Aksi unjuk rasa dinilai oleh sebagian masyarakat Aceh sebagai media yang tepat untuk menyalurkan aspirasi dan kekecawaannya terhadap kepemimpinan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Provinsi Aceh.

Aksi-Aksi yang dilakukan oleh masyarakat selama ini sering tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Pemerintah Daerah, mereka malah terkesan bersikap tidak serius dalam menanggapi semua aspirasi yang datang dari hati nurani rakyat Aceh. Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan yang besar bagi masyarakat “ Ada Apa dibalik kebijakan pemerintahan Irwandi Yusuf….?”

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat, Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau menampung aspirasi masyarakat. Tetapi pemimpin dan pemerintah Daerah Aceh saat ini tidak termasuk dalam criteria pemimpin dan peme-rintah yang baik. Hal tersebut terlihat dari salah satu upaya Pemerintah Daerah Aceh yang berupaya mening katkan citranya dengan cara melaku kan pembohongan publik yang di kemas dalam kegiatan aksi unjuk rasa masyarakat pendukung pemerin tahan Irwandi Yusuf beberapa waktu yang lalu.

Seminar Nasional Menuju Clean Goverment

Acara Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Universitas Unsiyah Kuala di Gedung ACC Dayan Daod Unsiyah dengan Tema “Saatnya Menjadikan Pemerintah Bersih, Transparan, Akuntabel, Menuju Indonesia Clean Goverment”, dihadiri kurang lebih 1200 peserta baik dari elemen mahasiswa, Para Pengusaha dan tokoh Masyarakat dengan narasumber yaitu: Bpk. Candra .M. Hamzah (Ketua KPK Pusat), Bpk. Ghozali Abbas Adan (Mantan Anggota DPR RI) dan Bpk. T. Surya Dharma (Mantan Anggota DPRA). Disamping itu hadir juga perwakilan dari Kodam IM, Kapolda Aceh dan Dinas Kelautan. Acara tersebut di buka oleh Wakil Gubernur Provinsi Aceh Bpk. Muhammad Nazar, dalam sambutannya mengatakan Good Goverment hanya bisa diwujudkan jika adanya transparansi, akuntabel, fasilitas dan menejemen yang baik, untuk mencapai tujuan tersebut sekarang ini Pemerintah Aceh terus memperbaiki sistem pemerintahan yang dinilai masih kurang dalam mensejahterakan rakyat. Untuk itu public diharapkan harus menjadi mitra dan pengontrol bagi pemerintah.

Ada 3 pilar utama untuk menuju Good Government yaitu : Transparansi, akuntabel dan partisipasi. Kalau ke tiga pilar tersebut telah berjalan maka kita bisa menekan praktek korupsi yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Aceh khususnya. Karena yang bisa memberantas korupsi ada tiga komponen, yaitu KPK, Pemerintah dan masyarakat. Demikian dikatakan ketua KPK pusat Bpk. Candra .M. Hamzah. Lain halnya dengan Bpk T. Surya Dharma yang mengatakan korupsi bisa terbongkar karena adanya orang yang sakit hati, balas dendam dan yang paling penting lagi adanya Taubatan Nasuha.

Selama ini Provinsi Aceh menganut sistem Syariat Islam tetapi mengapa ini belum bisa mewujudkan Clean Goverment…? Bpk. Ghozali Abbas Adan mengatakan hal ini terjadi karena anggota Parlemen atau Pemerintah kurang profesional dalam menyelesaikan permasalahan tersebut karena hanya bisa mewacanakan namun tidak ada tindakan untuk memfollow Up proyek-proyek yang syarat dengan praktek korupsi. Apakah mereka takut...? atau ada hal lain di balik itu semua!. Selain itu lemahnya Law Goverment dalam menindak para koruptor serta masih apatisnya masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Apatis ini timbul karena ada indikasi kalau masyarakat mengkritik dikatakan anti pemerintah atau di tunggangi oleh kelompok tertentu. ketiga hal inilah yang mengakibatkan kenapa Provinsi Aceh masih belum bisa mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi.

REKAYASA POLITIK

Aksi unjuk rasa pendukung Irwandi Yusuf yang di lakukan oleh kaum perempuan sekitar 8000 orang menandai genap tiga tahun duet Irwandi-Nazar memimpin Aceh. Unjuk rasa terpusat di dua tempat yaitu di Kantor Gubernur Aceh, kemudian dilanjutkan ke Gedung DPR Aceh. Aksi tersebut menjadi bahan pembicaraan dimasyarakat dan media masa maupun media elektronik. Pasalnya massa yang ikut aksi unjuk rasa sebenarnya tidak tahu tujuan mereka ikut unjuk rasa, mereka hanya ikut-ikutan saja karena para ibu-ibu yang datang dari berbagai daerah di Provinsi Aceh itu sebenarnya pergi ke Banda Aceh diundang oleh Irwandi Yusuf untuk acara tablig akbar, tetapi ketika datang di Kota Banda Aceh agendanya berbeda malah disuruh unjuk rasa mendukung kepemimpinan IRNA.

Adanya permainan politik jelas terlihat nyata, kekuasaan dan materi menjadi kekuatan yang bisa menyihir segalanya seperti yang dilansir di media local Aceh. Sekitar 1,3 M di kucurkan untuk membiayai aksi tersebut dari mulai akomodasi, penginapan dan makan. Apakah dana tersebut milik pribadi Irwandi atau milik pemerintah daerah…? Hanya Tuhanlah yang tahu dana itu turunnya dari mana, tetapi alangkah nistanya apabila ada seorang pemimpin yang menggunakan dana pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.