Aceh Damai Dambaan Masyarakat

Slank dan Duo Maia berhasil menghiptonis puluhan ribu warga Aceh pada konser cinta damai Aceh ‘Death On Terrorism’ yang digelar di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Minggu, (23/5). Puluhan ribu warga Aceh yang tumpah ke Lapangan tersebut hanyut dalam suasana dentuman musik saat duet Maia Estianty dan Mey Chan mengawali aksi panggung lewat hits `Emang Gue Pikirin?

Ditribun empat pemimpin Pemerintah Daerah Aceh, Pangdam Mayjen TNI Hambali Hanafiah, Kapolda Irjen Pol Fajar Prihantoro, Gubernur Irwandi Yusuf, ketua DPRA Hasbi Abdullah dan Kajati Halili Toha duduk berdampingan sambil menikmati kerasnya musik yang dibawakan oleh artis ibu kota tersebut.

Hal ini menandakan Provinsi Aceh sudah menunjukan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah daerah dan unsur aparat keamanan khususnya TNI/POLRI untuk membangun Aceh kearah yang lebih baik dalam menjaga Aceh dari ancaman-ancaman terorisme sehingga masyarakat bisa hidup tenang dan sejahtera serta tidak lagi merasa ketakutan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Apalagi di Wilayah Provinsi Aceh sudah tidak ada aktifitas Gam yang meneror dan mengancam masyarakat

Dalam sambutannya Gubernur Aceh mengatakan ‘hanya Acehlah yang bisa mengatasi permasalahan yang begitu komplek mulai dari konflik yang berkepanjangan disusul dengan adanya musibah tsunami dan terakhir terorisme’. Mungkin tidak ada di dunia ini yang sekuat Aceh, tegas Gubernur.

Diharapkan dengan adanya konser Aceh Cinta Damai dapat meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia pada masyarakat Aceh bahwa damai itu indah….

Kekecewan DPRA Kepada Gubernur Aceh

Temuan Tim Panitia Khusus (Pansus) I-VIII terkait dengan adanya 1.200 paket proyek yang bermasalah di Provinsi Aceh seperti pembangunan sekolah, irigasi, jalan, jembatan, dan lainnya pada tahun anggaran 2008-2009 dengan menghabiskan dana APBA senilai Rp 408 miliar merupakan faktor pemicu kekecewaan sebagian anggota DPRA kepada Gubernur Aceh.

Gubernur Aceh dinilai bersikap acuh tak acuh dan terkesan melindungi yang salah bahkan tidak melakukan tindakan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan anggaran proyek pembangunan di Provinsi Aceh. Dalam hal ini Gubernur Aceh harusnya melakukan tindakan blacklist dan mengumumkan perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya.

Tindakan Gubernur Aceh dan kroni-kroninya selama ini selalu melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan masyarakat aceh, namun keuntungan yang diperoleh bukan untuk kepentingan masyarakat Aceh tetapi untuk kepentingan pribadi dan kroninya. Hal tersebut merupakan tindakan pembodohan bagi masyarakat Aceh yang harus segera di hentikan.

Dengan adanya sikap Gubernur Aceh tersebut diatas maka DPRA menilai bahwa Gubernur selama ini sengaja ingin melindungi bawahan dan diharapkan agar masyarakat Aceh bersikap waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh kelompok Irwandi Yusuf yang berupaya mempengaruhi masyarakat dengan berbagai iming-iming untuk mendukung Irwandi pada pilkada Provinsi Aceh tahun 2011.

Hutan Aceh Bukan Untuk Di Jual Belikan

Hari pertama Governors Climate and Forest (GCF) Taskforce Meeting 2010 (18-20 Mei 2010) yang diadakan oleh Pemerintah Aceh di Hotel Hermes Palace Kota Banda Aceh langsung mendapatkan kecaman dari masyarakat Aceh, salah satunya dari mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Sipil Untuk Kedaulatan Mukim.

Mahasiswa menolak pertemuan tersebut karena dinilai tidak berguna bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. “Mahasiswa menuntut untuk menghentikan semua pembahasan tentang REDD dan proses membangun legitimasi untuk melaksanakan politik dagang REDD di Aceh,” karena sangat merugikan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Aceh kaya akan sumber daya alam dan kekayaan tersebut harusnya dapat dirasakan oleh masyarakat aceh. Sebenarnya masyarakat adat, dalam hal ini kemukiman mampu mengolah sumber daya alam hutan Aceh, tapi kenapa pemerintah Aceh (Gubernur) malah akan memberikan hak pengelolaan hutan kepada pihak asing. Kenapa..? Sungguh ironis!

Pemerintah Aceh seharusnya bisa melindungi kekayaan hutan Aceh untuk kepentingan rakyatnya terutama yang berada di sekitar hutan, bukan sebaliknya. kita harus bercermin pada permasalah-permasalahan yang pernah terjadi dulu. Pihak asing hanya mementingkan keuntungan dalam menjalankan suatu proyek dibandingkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ketika semua kekayaan tersebut habis maka kita ditinggalkan. Akan menjadi apa Aceh nantinya…!