Aceh Bukan Milik Partai Aceh Melainkan Milik Masyarakat

Untuk memastikan wujudnya sebuah birokrasi yang betul-betul Islami maka kerangka dasar dari sifat Rasulullah SAW mestilah dipahami dan diamalkan sepenuhnya oleh Pemerintahan Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam namun ada sebagian orang yang haus akan kekuasaan. Seharusnya para pejabat yang memiliki ilmu lebih wajib untuk berbagi dengan generasi muda yang masih suka berbuat kesalahan. Karena dengan menyampaikan kebenaran kepada orang lain secara otomatis kita akan terhindar dari kesalahan yang ada sebab sudah ada alat kontrol dalam diri kita. Tetapi kalau terus menerus bersikap acuh terhadap konsep amar ma’ruf nahi munkar maka birokrasi tidak akan berubah sebagaimana diharapkan. Malah pelaksanaan Syari’at Islam pun akan terancam gagal di sini, untuk itu birokrat haruslah menjadi pionir dalam menyampaikan kebenaran kepada rakyatnya dengan menjaga kemurnian dan kesucian amalan diri sendiri.

Jadi birokrat Aceh haruslah menyampaikan kebenaran kepada semua orang sebagai upaya amar ma’ruf dan melarang semua orang berbuat salah sebagai manifestasi dari nahi munkar. Selain itu ia juga harus menyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada setiap orang agar mendapatkan manfa’atnya baik di dunia maupun di akhirat. Namun pada kenyataannya ada sebagian kelompok yang ingin menguasai jalannya roda pemerintahan yang sudah ada. Kalau hal ini benar-benar terjadi maka Provinsi Aceh selamanya tidak akan berkembang karena hanya mengejar jabatan dan kekayaan semata.

Provinsi Aceh bisa berkembang dengan pesat apabila kelompok-kelompok tertentu tidak ikut campur tangan dalam menentukan kebijakan Pemerintahan. Karena majunya roda pemerintahan bukan