Jumat, 29 Oktober 2010

Aceh Tidak perlu Qanun Wali Nanggroe

Tarik-ulur tentang konsep Raqan Wali Nanggroe semakin membuat lembaga pemerintahan daerah Aceh menjadi tidak terukur. Dalam UUPA, pasal 96 ayat (1) dijelaskan, lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara adat lainnya. Ditegaskan juga pada ayat 2 pasal yang sama bahwa Wali Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. Tetapi mengapa anggota dewan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang berkedudukan di Jl. Tengku Daud Beureuh, Kota Banda Aceh bersikeras untuk mewujudkan Qanun Wali Nanggroe? tanda Tanya besar bagi kita!!!

Aceh tidak memerlukan Qanun Wali Nanggroe (QWN) karena kedudukan, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe akan disejajarkan sama dengan seorang Presiden. Sedangkan Aceh, kedudukan politik pemerintahannya berada di bawah Presiden RI, dan Gubernur sebagai wakilnya di daerah. Presiden RI sudah merupakan Wali Nanggroe Aceh, sekaligus wali untuk provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Tetapi jika menempatkan lembaga Wali Nanggroe setara dengan kedudukan Kepala Negara RI, maka qanun tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik. Apalagi tugas pokok Wali Nanggroe yang diwacanakan, dapat memecat Gubernur, Pangdam, Kapolda, Ketua DPRA dan Kajati jika bertentangan dengan UU Pemerintahan Aceh. Hal ini sudah bertentangan dengan UUD’45.

Apabila Qanun Wali Nanggroe jadi diberlakukan di Aceh, bukan tidak mungkin Qanun Wali Nanggroe tersebut akan digunakan sebagai alat, oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab untuk menjadikan Aceh seperti Negara di dalam Negara. Karena arti dari Nanggroe itu sendiri adalah “Negara”. Hal ini tentunya dapat berdampak buruk terhadap kondisi perdamaian di Aceh yang saat ini sudah kondusif. Diharapkan semua kalangan di Aceh, termasuk para anggota Dewan, dapat berfikir bijak, arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga tidak lagi memunculkan hal-hal yang dapat mengganggu perdamaian di Aceh.

Masyarakat Bijak…. Segera Bertindak…….

Qanun Wali Nanggroe Mari Kita Tolak…….

Rabu, 13 Oktober 2010

Mau dibawa Kemana Aceh ke depan!

Masih terlalu dini untuk menentukan siapa Gubernur Aceh tahun 2011?. Namun tidak ada salahnya kalau masyarakat mulai dari sekarang dapat membayangkan dengan daya hayal (imajinasi) calon pemimpinnya. Aceh memang “bumi” syariah namun kepemimpinan politik Aceh sudah lama meninggalkan garis ideologi syariah/Islam. Jika awalnya kiblat politik Aceh mengarah dan mengacu kepada negera-negara Islam, maka sudah sangat lama kiblat politik itu berubah. Atau bisa dikatakan dengan istilah “Dari Serambi Mekkah menjadi Serambi Eropa atau Serambi Barat.”

Elit-elit politik menjelang Pemilukada 2011 telah sibuk dengan berbagai cara melakukan pencitraan untuk mencari dukungan masyarakat demi mendapatkan kursi nomor satu di pemerintahan. Saling menjatuhkan lawan politiknya baik secara langsung maupun tidak langsun yang dilakukan melalui media maupun dengan cara intimidasi terhadap masyarakat. Hal ini tentunya bisa berdampak buruk terhadap mental dan psikologi masyarakat yang masih dalam recovery pasca konflik yang berkepanjangan.

Seorang pemimpin yang baik tidak akan berkhianat dalam menjalankan amanah rakyat yang telah memberikannya jabatan. kita berharap pemimpin Aceh nanti bukanlah mereka yang meminta dipilih, mengejar jabatan serta tergila-gila kepadanya. Kita paham bahwa jabatan dalam Islam adalah sesuatu amanah yang sangat berat, bukan posisi yang harus dikejar apalagi jika harus mengemis kepada rakyat atau memaksa agar memberikannya jabatan.

Oleh karena itu saatnya kita menentukan pilihan kita. Baik tidaknya pemimpin Aceh dimasa depan adalah tergantung bagaimana rakyat Aceh sendiri. Mau kemana akan kita bawa Aceh ke depan adalah tergantung siapa pemimpin Aceh yang kita angkat, Kita tinggal memilih. Apakah Aceh mau dibawa kearah yang lebih baik atau malah sebaliknya. Itu adalah tugas kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap Aceh!!!!!