Mahasiswa Kecam Pemboikotan Pemilu Kada Aceh

JAKARTA--MICOM: Aksi boikot Pemilu Kada Aceh yang dimotori elite Partai Aceh (PA) yang didukung mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengundang kecaman para mahasiswa.

Para mahasiswa yang bergabung dalam elemen Gema Desa (Gerakan Mahasiswa untuk Demokrasi Aceh) menuntut kepolisian untuk tegas menangkap dalang aksi boikot Pemilu Kada Gubernur Aceh 2011.

"Manuver politis menentang konstitusi dengan memboikot jalannya pemilukada dengan aksi demonstasi disinyalir mengarah kepada munculnya benih-benih separatis. Tangkap Malek Mahmud dan Zakaria Zaman," kata Muhammad Arkon, koordinator aksi Gema Desa, di sekitar Mabes Polri, Senin (14/11).

Dalam aksinya, para mahasiswa yang terdiri atas mahasiswa HMI, PMII, GMII, IMIKI, dan BEM SI itu membakar foto dua pentolan GAM Malek Mahmud dan Zakaria Zaman yang dituding sebagai dalam kisruh Pemilukada Gubernur Aceh 2011.

"Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, elite politik PA/GAM yang mayoritas duduk di DPR Aceh harus tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan calon perseorangan bisa ikut pada pemilu kada di Aceh. Selain itu, elite politik PA mestinya harus menyadari pemilik kedaulatan hukum adalah segenap rakyat Indonesia. Putusan MK merupakan representasi supremasi hukum yang dijunjung tinggi rakyat Indonesia," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, MK pada 30 Desember 2010 telah membatalkan Pasal 256 UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengatur calon perseorangan hanya diperbolehkan sekali dalam Pemilu Kada Pilkada Aceh 2006. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah di Aceh harus merujuk kepada UU Nomor 12 Tahun 2008 yang kembali membolehkan calon perseorangan.

Menurutnya, sikap keras PA yang dikomandoi pentolan GAM Malek Mahmud dan Zakaria Zaman memboikot pemilu kada Aceh adalah cermin keresahan politik PA akan kehilangan kekuasaan di Aceh.

"Manuver politik Partai Aceh memboikot pemilihan kepala daerah di Aceh adalah bentuk tindakan arogansi elite politik PA/GAM semata. Seruan boikot yang disertai paksaan, intimidasi yang dilakukan elite politik PA mematikan demokrasi di Aceh," paparnya.

Gema Desa, kata Arkon, meminta pemerintah pusat harus tegas mengambil sikap dalam menjaga proses demokratisasi di Aceh dengan menjalankan tahapan pemilu kada sesuai jadwal. Pemerintah harus bersikap tegas dengan menjaga pemilukada Aceh berjalan sesuai tahapan hingga hari H pilkada digelar.

"Pihak kepolisian harus segera menjaga kondusi Aceh tetap kondusif. Melarang aksi-aksi elite PA dan GAM dalam menyebarkan kesesatan dengan melakukan intimidasi kepada rakyat Aceh untuk melakukan boikot pemilu kada," katanya.

Dalam hal ini, lanjutnya, Mahasiswa mendesak Kapolda Aceh Irjen Iskandar Hasan agar menggelar operasi senjata api sisa konflik yang diperkirakan masih beredar dan disimpan warga sipil dan elite PA dan GAM. Operasi ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan ditengah-tengah masyarakat Aceh.

Kepolisian harus memastikan operasi bersama Polri dan TNI yang akan digelar itu sebelum pencoblosan Pilkada gubernur/wakil gubernur dan 17 bupati-wali kota dan para wakilnya, 24 Desember 2011.

"Kapolda Aceh harus memastikan senjata api dan bahan peledak sisa konflik itu diserahkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian. Mekanisme operasi itu bisa saja melalui razia dari rumah ke rumah atau dalam bentuk lain," tandasnya. (*/OL-10)