Dari hasil analisis dan pengamatan dibeberapa Kabupaten menyebutkan bahwa Provinsi Aceh rentan konflik mencapai 55 persen, jika masalah kesenjangan sosial dan Kriminalitas yang grafiknya naik saat ini tidak bisa diantisipasi. Berdasarkan data yang diambil dari hasil peneletian sebuah lembaga independent yaitu sebuah lembaga independen pemantau pemulihan keamanan pascanota kesepahaman bersama (MoU) yang ditandatangani Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia Agustus 2005. Hal itu. bisa terjadi akibat dipicu permasalahan kesenjangan sosial baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun konflik horizontal lainnya. Yang harus menjadi perhatian. Sejauhmana rasa aman dan damai dinikmati masyarakat Aceh, pascadamai (MoU). Ini sekaligus melakukan identifikasi pokok-pokok permasalahan yang rentan atau menjadi sumber konflik di seluruh kabupaten/kota di provinsi ujung paling barat di Indonesia tersebut.
Berdasarkan pemantauan di beberapa negara bekas konflik serta informasi yang dihimpun dari sejumlah negara donor untuk Aceh, yang dikuatirkan konflik akan terjadi kembali pada lima atau sepuluh tahun mendatang Terjadinya kesenjangan dalam masyarakat tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Adanya kesenjangan ini merupakan sebuah implementasi kebijakan yang salah dari seorang Kepala Pemerintahan baik itu pada tingkatkan Propinsi, Kota maupun Kabupaten. Pada Perhelatan Pemilukada tahun 2006 sebagian besar pemenangnya adalah Para tokoh GAM / Sekarang Adalah KPA. Tidak bisa kita analisa secara jelas dan nyata kemana arah pembangunan akan di tunjukan, bukankah Pejabat pemerintahan itu dipilih secara langsung oleh rakyat untuk memberikan kesejateraan dan rasa aman kepada rakyat, bukan pada kelompok tertentu. Sebagai bagian dari rakyat kecil yang hanya bisa berteriak dan berteriak menyampaikan pendapat karena kita dibatasi oleh birokrasi Pemerintahan yang sulit untuk ditembus. Rakyat Aceh bisa berbangga dengan banyaknya empaty yang diberikan oleh Negara – Negara untuk membantu Rakyat Aceh paskah bencana sunami yang lalu serta perhatian Pemerintah pusat yang tidak kalah seriusnya untuk membangun tanah Rencong ini. Akan tetapi yang menjadi perhatian khalayak umum, kita semuah rakyat Aceh dengan tanda Tanya besar dibenak kita kemana dana sumbangan tersebut digunakan.
Dari beberapa sumber yang penulis temui mengatakan banyak proyek - proyek yang dibangun tidak sesuai aturan atau ketentuan, hal ini disebabkan karena kebijakan para Kepala Daerah di Aceh yang menggunakan system penunjukan langsung kepada orang – orang dekat. Hal ini sangat kita sayangkan karena masih banyak pejabat Yang mempunyai mental korup untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, sebagai bukti kecil banyak pejabat Eks GAM / KPA yang hidup mewah bergelimang harta dengan deretan mobil Double Gardan, disisilain banyak rakyat Aceh yang menjadi pengemis tanpa memiliki rumah yang jelas. Sungguh ironi kita masyarakat Aceh dengan gelar Kota Serambi Mekkah dengan Syariat islamnya tetapi tidak pada kehidupan yang sebenarnya penuh dengan kebohongan dan ketidak jujuran pada tatanan kelompok tertentu. Kita seharusnya tersadar dan merenung kembali atas cobaan yang menimpah Tanah Rencong dengan beragam musibah. Seharusnya Sunami yang telah memporak – porandakan Aceh menjadi momentum kebangkitan seluruh Rakyat Aceh untuk bahu membahu membangun Tanah rencong ini, bukan sebaliknya menjadi tambah lapar dan haus untuk menimbun harta kekayaan untuk kepentingan sendiri dan kelompok. Aceh milik kita semua yang dibangun oleh para syuhada yang rela mengorbankan jiwa dan segalanya demi kesejahteraan rakyat Aceh. Bukan dengan mempeloklamirkan diri bahwa saya yang berjasa membangun Aceh ini.
Kedamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh harus menjadi prioritas para pemimpin, tidak ada lagi Egoisme kepentingan tertentu atau kelompok sehingga masyarakat kecil enak berpijak untuk menatap masa depan Aceh yang lebih cemerlang sejajar dengan kota – kota lain diIndonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar