Menanggapi isu yang berkembang mengenai Pemilukada Aceh masyarakat tidak terpengaruh dengan wacana DPRA boikot Pemilukada Aceh selain itu bukan jalan yag terbaik untuk menyelesaikan masalah, tetapi sikap itu juga bukan kapasitas Legislatif untuk boikot Pemilukada.
Menyoroti polemik regulasi Pemilukada Aceh antara KIP dengan DPRA yang pada akhir-akhir ini semakin meruncing ditambah pernyataan Ketua DPRA Hasbi Abdullah semakin memperkeruh suasana polemik tersebut. Janganlah suasana yang sudah membaik diperkeruh lagi dengan isu yang tidak jelas dasarnya untuk memboikot Pemilukada, karena KIP melanjutkan tahap Pemilukada itu sudah berdasarkan hukum yang syah.
Pernyataan Ketua DPRA Hasbi Abdullah soal wacana boikot Pemilukada merupakan penyataan yang tidak sepatutnya dilontarkan kepada publik, karena tidak sepatutnya sebagai Ketua DPRA memberikan pernyataan seperti itu. seharusnya malu kepada rakyat, karena walau bagaimanapun DPRA merupakan Lembaga Legislasi Aceh.
Cobalah berfikir jernih Aceh ini adalah milik seluruh masyarakat Aceh dan secara luas seluruh Bangsa Indonesia, yang membangun ya harus putra daerah sendiri bukan daerah lain yang membangun Aceh. DPRA seharusnya berjiwa besar bukan sebaliknya memperuncing suasan jelang Pemilukada. Jangan lembaga yang terhormat itu dijadikan alat untuk menyengsarakan rakyat.
Tidak usahlah DPRA itu mengeluarkan opsi yang tidak mau melantik Gubernur terpilih dan sebagainya, seperti lelucon saja sungguh miris kalau mencermati situasi dan keadaan ini sebagai Ketua Lembaga terhormat seharusnya lebih bijak dan arif dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Masyarakat akhirnya sadar bahwa wakil-wakil rakyat yang selama ini duduk di Lembaga terhormat tersebut sungguh mengecewakan dan membuat luka rakyat karena hanya menambah pemderitaan dan kesengsaraan rakyat. Jangan mudah di manfaatkan kelompok yang hanya memanfaatkan uang sebagai nurani dalam melegalkan segala cara untuk merebut kekuasaan dunia. Sukseskan Pemilukada Aceh dengan damai dan jurdil dan tidak mudah terhasut oleh kelompok maupun perorangan untuk mengacaukan jalannya Pemilukada Aceh. Aceh sebagai Provinsi Syariat Islam sudah sepatutnya mengedepankan Aklaq dan persaudaraan demi terciptanya kerukunan umat. Jaga damai Aceh jangan sampai membuat penderitaan rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar