Sifat egoisme dan merasa paling benar kadang membuat manusia lupa akan kepentingan masyarakat banyak, seperti sekarang yang terjadi di Aceh yaitu konflik regulasi Pemilukada. Konflik regulasi Pemilukada yang berkepanjangan yang tak urung selesai sangat membuat masyarakat resah. Kalau saja semua pihak elit politik di Aceh menghormati keputusan pemerintah tentu saja hal ini tidak akan terjadi.
Partai Aceh (PA) sebagai partai lokal yang dengan lantang menyuarakan untuk memboikot Pemilukada merupakan sikap yang tidak ksatria. Permasalahan baru kini mendera Aceh dengan kekisruhan tahapan Pemilukada. Masyarakat Aceh merasa kecewa dengan sikap Partai Aceh yang mempermasalahkan keputusan MK.
Sikap kekhawatiran PA yang berlebihan, menunjukkan bahwa belum siapnya PA dalam bursa Pemilukada, karena calon yang diusungnya tidak dikenal rakyat Aceh dan baru masuk sebagai warga negara Indonesia,karena selama ini tinggal diluar negeri. Masyarakat yang menghendaki Pemilukada Aceh tepat waktu melihat situasi yang ada merasa kecewa dan berkomentar bahwa itu hanya ulah dari kelompok tertentu yang sengaja membuat kisruh Pemilukada Aceh.
Masalah yang tadinya bisa di selesaikan Pemerintah Daerah Aceh sendiri kini sampai tingkat Presiden, kalau saja semua patuh pada aturan dan ketentuan pemerintah mungkin jadinya tidak seperti ini. Bahkan KIP Aceh pun dituding menyelenggarakan tahapan Pemilukada Aceh telah melanggar hukum. Berbicara masalah hukum sudah jelas memboikot Pemilukada saja sudah melanggar hukum.
Banyak kalangan berkomentar kalau landasan hukum Qanun No.7 Tahun 2006 KIP Aceh dipandang cacat hukum dan sebagainya, kembali pertanyaan itu kita kembalikan kepada mereka-mereka yang bersuara sumbang ,sedangkan DPRA yang seharusnya menyelesaikan Qanun Pemilukada saja tidak bisa selesai terus bagaimana...? apa kinerja DPRA. Jangan lempar batu sembunyi tangan, justru seharusnya bersatu bagaimana solusinya, yang terjadi justru sebaliknya saling adu argumen dan pembenaran masing masing.
Kalau saja tidak ada kepentingan kelompok tertentu sebetulnya Pemilukada Aceh 2011 bisa berjalan tepat waktu, karena adanya pertentangan dari kelompok tertentu itu sehingga Pemilukada Aceh sampai saat ini masih menngalami kendala.
Pemimpin Aceh harus benar-benar berjiwa Nasionalis dan memihak pada rakyat bukan memihak pada kelompoknya sehingga berdampak pada kesengsaraan rakyat, membangun Aceh harus dengan ilmu bukan dengan otot ataupun ketenaran seseorang. Masyarakat Aceh berharap Pemilukada bisa berjalan tepat waktu dan melahirkan pemimpin yang berjiwa Nasional dan mampu mensejahterakan rakyat dengan tetap pada Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai bersama ini. Sukseskan Pemilukada Aceh dan tetap menjaga kedamaian Aceh dan persatuan seluruh rakyat Aceh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar