Dalam minggu ini, di Aceh mulai bergerak untuk menyatakan aspirasi menunda Pemilukada dengan berbagai alasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu di Aceh. Menurut kelompok itu alasannya karena pelaksanaan Pemilukada pada 24 Desember mendatang dianggap melanggar UUPA, terlebih isu campur tangan Mahkamah Konstitusi untuk yudicial review Pasal 256 UUPA. Atas dasar itulah kemudian muncul kelompok-kelompok mengerahkan massa untuk mendukung penundaan pelaksanaan pemilukada.
“Hal ini menjadi salah satu masalah karena pada dasarnya massa yang dikerahkan pada umumnya tidak mengetahui maksud dan tujuan aksi yang dilakukan hanya sekedar asal ikut saja. Mobilisasi massa yang mengatasnamakan rakyat sangat memprihatinkan karena hanya dimanfaatkan oleh elit tertentu di Aceh.
Seharusnya elit politik Aceh melakukan upaya-upaya pencerdasan kepada masyarakat bukan menggiring masyarakat terjebak dengan hal yang tidak diketahui secara pasti efek yang akan ditimbulkannya dengan aksi yang dilakukannya..
Dari apa yang dilakukan dengan pengerahan massa untuk menolak Pemilukada sungguh merupakan pembodohan politik yang dilakukan oleh orang yang hanya mengejar kekuasaan tanpa memikirkan hati nurani . Tidak kalah pentingnya yang ada di Aceh ini adalah menjaga Kedamaian, tetapi yang terjadi adalah masyarakat diperalat untuk kepentingan kekuasaan kelompok yang tidak sependapat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Seharusnya masing-masing pihak tentu harus memperhatikan azas kebersamaan kehidupan demokrasi di Aceh, bukan kepentingan kelompok. Semua pihak yang ingin bertarung pada Pemilukada Aceh harus menahan diri, ini semua untuk kepentingan masyarakat bukan mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan kelompok.
Sebenarnya mengenai Pemilukada, kalau saja semuapihak menyikapinya dengan bijaksana dan arip tentu tidak sampai berlarut-larut seperti sekarang ini. Sikap yang dilakukan DPRA dan eks GAM KPA/PA yang berusaha memboikot Pemilukada seharusnya itu tidak perlu terjadi apabila patuh dengan Pemerintah, dan regulasi Pemilukada tidak akan terjadi.
Pihak yang berkepentingan seharusnya semua berlapang hati mengikuti kepentingan masyarakat. bukan memanfaatkan situasi Pemilukada iniuntuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Kepada elit politik jangan tipu rakyat Aceh dengan cara menurunkan masyarakat ke jalan serta mengatasnamakan masyarakat. Cukuplah selama ini masyarakat dibohongi oleh elit politik dengan janji-janji kampanye tapi kondisi masyarakat miskin tetap miskin.
Masyarakat juga harus lebih cerdas melihat kondisi Aceh saat ini jangan terprovokasi dengan kepentingan-kepentingan elit politik yang jelas-jelas hanya bisa menebar janji manis tanpa pernah ada pembuktian dari janji tersebut. Sukseskan Pemilukada dengan tetap mengedepankan kedamaian di Serambi Aceh dan jangan mudah diperalat ataupun dimanfaatkan kelompok tertentu dan tetap komit setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar