Senin, 09 Mei 2011

DALAM PEMILUKADA ACEH 2011 JANGAN ADA INTIMIDASI KEPADA RAKYAT

Menjelang Pemilukada, kondisi Aceh masih relatif aman pertahankan kondisi damai seperti ini . Kalau ada aksi kriminal satu dua di daerah itu hal yang wajar. Namun sebaiknya jangan sampai ada intimidasi pada pemilukada mendatang. Biarkanlah masyarakat memilih bakal calon Bupati yang terbaik sesuai dengan hati nuraninya. Seperti sikap TNI pada pemilukada netral itu sudah menunjukkan keseriusan TNI dalam menjaga netralitas dalam pemilukada Aceh. Tetap berkomitmen menjaga perdamaian pasca MoU Helsingki. Dan segenap PNS hendaknya berposisi sama dengan TNI, yaitu menjaga kenetralan. Bila ada mobilisasi PNS, kepala desa untuk mewarnai satu kandidat itu sudah menciderai demokrasi. Walaupun secara sembunyi-sembunyi tidak di larang tetapi itu tidak baik karena menyalahi aturan, selain itu jangan sampai ada intimidasi menjelang pemilukada kepada para geucik kepala dinas dan kontraktor. Situasi menjelang pemilukada harus disiasati dengan baik, agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menjalakan aktifitasnya dengan tenang. Semua elemen untuk saling menghormati.

"Jangan sampai ada pengerusakan. Jangan karena persoalan suksesi yang belum tahu kapan pemilukada dimulai, malah akan menimbulkan persoalan- persoalan di tengah masyarakat," diharapkan masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. "berikan kebebasan masyarakat mengunakan hak pilih secara luber (langsung umum bebas dan rahasia). Menjelang Pemilukada ini diharapkan rakyat tidak terusik dengan pelaksanaan pemilukada gubenur, walikota dan bupati. "Kita semua berharap agar situasi bisa tetap kondusif, rakyat tenang tidak terganggu dan bisa tetap berusaha.

Pemilukada merupakan asfirasi rakyat, didalam demokrasi kita jangan saling menyudutkan, kita tetap sampaikan politik yang benar. Biar mereka memilih sendiri apa yang menjadi pimpinan. Dalam pemilukada PNS sudah ada aturannya sendiri dalam PP 53 tahun 2010. Tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan politik, pemerintah desa dan mungkin tidak boleh terlibat dalam politik sudah diatur dalam pemerintah dalam negeri. Kita semua berharap momentum Pemilukada ini menjadi kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin yang betul-betul pantas dan layak memimpin serta mempunyai visi dan misi yang jelas yaitu mensejahterakan rakyat Aceh. Bukan pemimpin yang hanya sekedar memimpin tetapi pemimpin yang Amanah, cerdas, bijak dan memihak kepada rakyat serta tetap pada komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar